Strategi dan Kebijakan

Strategi

  1. Peningkatan peran LSP-P1 sebagai lembaga sertifikasi personel legal yang telah terbentuk dan melakukan peningkatan kerjasama melalui penambahan MoU dengan institusi pasangan di dalam dan luar negeri.
  2. Menyelenggarakan dan atau menjadi peserta workshop, seminar, penyertaan beasiswa pendidikan yang mendukung perkembangan sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan siswa dan tenaga pendidik serta kependidikan.
  3. Memperbaiki sistem promosi dalam rangka Penerimaan Siswa Baru (PSB) melalui penyebaran brosur, pamphlet dan banner di daerah-daerah potensial berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan dari tahapan pelaksanaan yang telah dilakukan. Mengembangkan sistem basis data siswa dan alumni berbasis jaringan internet.
  4. Pengembangan penerapan sistem teknologi komunikasi informasi (ICT) secara terintegrasi dimulai dari tahapan Penerimaan Siswa Baru (PSB) hingga penelusuran lulusan yang diarahkan pada pembentukan sistem basis data yang efisien dan tangguh.
  5. Meningkatnya jaringan kemiteraan dengan institusi luar negeri untuk mempermudah akses bagi lulusan dalam menghadapi persaingan global dan mengembangkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Perolehan sertifikat ISO 17025 untuk laboratorium analisis dan mengembangkan laboratorium berdasarkan studi banding yang dilakukan terhadap beberapan laboratorium industri skala nasional dan internasional.
  7. Berdirinya laboratorium yang memiliki sumber daya lengkap yang dikelola sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dapat dijadikan model baik bagi siswa, institusi pasangan, institusi pendidikan sejenis di Indonesia dalam hal GLP, GMP dan HSEQ

Kebijakan

  1. Pengembangan sekolah diarahkan untuk mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sebagai institusi yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Industri yang kompeten di bidang analisis kimia sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
  2. Pelaksanaan pengembangan sekolah berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan peraturan lain yang berlaku, baik yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Pengembangan sekolah dilakukan secara bertahap menggunakan skala prioritas yang diawali dengan pengkajian dan pemetaan kebutuhan, kemampuan mandiri, dukungan dan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tingkat kepentingan.